Menteri Kelautan & Perikanan, Edhy Prabowo bersama Kapolri Jenderal Idham Azis menjalani sinergi terkait pengamanan dan penegakan hukum di bidang Kelautan dan perikanan. Kerjasama kedua lembaga ini tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemarin.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menjelaskan, kerjasama ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap para nelayan, pembudidaya, serta pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas kelautan dan perikanan. Mereka sepakat dengan konsep pembinaan kepada masyarakat nelayan, bila terjadi pelanggaran, misalnya administrasi dan wilayah penangkapan.
Konsep pembinaan masyarakat ini tidak berlaku bagi pelaku tidan pidana berat. “Bagaimanapun ini adalah warga negara yang ingin melakukan suatu usaha sehingga menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Kecuali kalau di antara mereka melakukan sesuatu yang di luar kelaziman, seperti penyelundupan, narkoba, persenjataan, menangkap ikan dengan cara merusak atau destructive fishing. Kalau ini ya ditindak saja,” tegasnya.
Menteri Edhy menambahkan, adendum MoU ini sekaligus sebagai wujud hadirnya negara dalam melindungi dan mendorong kesejahteraan nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha perikanan dan kelautan. Di berbagai kesempatan dialog dengan stakeholder kelautan dan perikanan, Menteri Edhy selalu meminta agar mereka tetap taat hukum dengan melengkapi semua perizinan, meski sudah ada kesepakatan antara KKP dan Polri.
Sementara Kapolri Jenderal Idham Azis menegaskan siap mengawal setiap klausul dalam MoU tersebut. Ia mengaku membawa banyak petinggi Polri dalam acara tersebut, agar jajarannya berkomitmen dengan kesepakatan antara Polri dan KKP.
“Saya sudah perintahkan, seluruh personel Polri yang terlibat di dalam ini, baik yang di bawah komando Kabaharkam, Kabareskrim, Polairud, dan Tipiter, untuk benar-benar berkomitmen dan tetap lurus mendukung program yang telah kita sepakati,” tegas Idham.
Idham bahkan mengusulkan adanya ruang khusus agar tim Polri dan KKP bisa saling bertukar informasi serta berdiskusi. Dengan begitu, hasil dari kesepakatan benar-benar dirasakan oleh dua belah pihak dan masyarakat perikanan dan kelautan. (wcp)
