Beranda Bekasi Raya Bingkai Sejarah Kota Bekasi, dari Zaman Kerajaan sampai Sekarang

Bingkai Sejarah Kota Bekasi, dari Zaman Kerajaan sampai Sekarang

Bekasi, Kilasbekasi.id – Hari ini, 10 Maret 2023, Kota Bekasi merayakan hari jadinya yang ke-26 tahun. Kota Bekasi adalah bagian wilayah di Jawa Barat dan menjadi salah satu daerah penyangga Kota Jakarta.

Nama Bekasi sering disebut dalam berbagai kisah sejarah kerajaan dan perjuangan kemerdekaan. Bahkan ada puisi berjudul Kerawang Bekasi karya pujangga Chairil Anwar.

Mengutip situs resmi Kota Bekasi, daerah ini disebut sebagai Dayeuh Sundasembawa atau Jayagiri, sebutan Bekasi tempo dulu sebagai ibukota Kerajaan Tarumanegara sekitar tahun 358-669 masehi.

Wilayah kerajaan tersebut meliputi Bekasi, Sunda Kelapa, Depok, Cibinong, Bogor hingga ke wilayah Sungai Cimanuk di Indramayu Jawa Barat.

Menurut para ahli sejarah dan fisiologi, Bekasi menjadi ibu kota dari Kerajaan Tarumanagara dengan sebutan Dayeuh Sundasembawa atau Jayagiri.

Daerah Dayeuh Sundasembawa dipercaya sebagai asal dari pendiri Kerajaan Sunda Maharaja Tarusbawa yang memerintah pada tahun 669-723 masehi.

Kemudian diturunkan kepada raja-raja berikutnya hingga generasi ke-40, yaitu Ratu Ragumulya yang memerintah Kerajaan Sunda dari tahun 1567-1579 masehi.

Bekasi menjadi wilayah yang banyak memberi informasi jejak sejarah Tatar Sunda di masa lampau. Berbagai prasasti kerajaan banyak ditemukan di Bekasi.

Di antaranya penemuan empat prasasti yang dikenal Prasasti Kebantenan. Prasasti ini merupakan keputusan (piteket) dari Sri Baduga Maharaja atau yang disebut Prabu Siliwangi Jayadewa (tahun 1482-1521 masehi) yang ditulis dalam lima lembar lempeng tembaga.

Sejak zaman Kerajaan Tarumanagara, Kerajaan Galuh, dan Kerajaan Padjajaran, Bekasi menjadi wilayah kekuasaan yang strategis sebagai penghubung antara pelabuhan Sunda Kelapa (Jakarta).

Bekasi Sebelum 1949

Di masa Hindia Belanda, Bekasi masih menjadi Kewedanan atau distrik yang masuk dalam Regenschap (Kabupaten) Meester Cornelis. Saat itu, kehidupan masyarakatnya masih dikuasai oleh para tuan tanah keturunan Cina.

Kondisi ini terus berlanjut sampai pendudukan militer Jepang. Pendudukan militer Jepang turut merubah kondisi masyarakat saat itu. Jepang melaksanakan Japanisasi di semua sektor kehidupan.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, struktur pemerintahan kembali berubah. Nama-nama wilayah yang digunakan Jepang diubah, seperti KEN menjadi kabupaten, Gun menjadi kewedanan, Son menjadi kecamatan dam Kun menjadi desa atau kelurahan.

Saat itu, Bupati Kabupaten Jatinegara adalah Bapak Rubaya Suryanaatamirharja. Ibu Kota Kabupaten Jatinegara selalu berubah-ubah, mula-mula di Tambun, lalu ke Cikarang, kemudian ke Bojong (Kedung Gede).

Di masa pendudukan Belanda kembali, Kabupaten Jatinegara dihapus dan dikembalikan posisinya ke Regenschap Meester Cornelis menjadi kewedanan. Kewedanan Bekasi masuk ke dalam wilayah Batavia En Omelanden.

Batas Bulak Kapal ke Timur termasuk wilayah negara Pasundan di bawah Kabupaten Karawang. Sedangkan, sebelah barat Bulak Kapal termasuk wilayah negara federal sesuai Staatsblad Van Nederlandsch Indie 1948 No 178 Negara Pasundan.

Terbentuknya Kota Bekasi

Sejarah terbentuknya Kota Bekasi tidak lepas dari sejarah unjuk rasa 40.000 warga Bakasi pada 17 Februari 1950 di alun-alun Bekasi. Warga Bekasi meminta kepada pemerintah pusat agar Kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan Undang-undang No 14 Tahun 1950 terbentuk Kabupaten Bekasi dengan wilayah terdiri dari empat kewedanan, 13 kecamatan, (termasuk Kecamatan Cibarusah) dan 95 desa.

Pada tahun 1960, Kantor Kabupaten Bekasi berpindah dari Jatinegara ke Kota Bekasi yang terletak di Jalan H. Juanda. Kemudian, kembali dipindah ke Jalan Ahmad Yani No 1 Bekasi pada tahun 1982.

Peresmian Kota Administratif Bekasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 April 1982, dengan wali kota pertama dijabat H Soedjono (1982-1988).

Selanjutnya, pada tahun 1988, Wali Kota Bekasi dijabat oleh Drs Andi Sukardi (1988-1991). Kemudian diganti oleh Drs H Khailani AR (1991-1997).

Berdasarkan hasil pemilihan pada 23 Februari 1998, Wali Kota Madya Kepala Daerah tingkat II Bekasi definitif dijabat oleh Drs H Nonon Sonthanie (1998-2003).

Setelah pemilihan umum berlangsung terpilihlah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi yakni Ahmad Zurfaih dan Mochtar Mohamad periode 2003-2008.

Kemudian pada periode 2008-2013 terpilih kembali Mochtar Mohamad sebagai Wali Kota Bekasi dan Rahmat Effendi sebagai Wakil Wali Kota Bekasi.

Tahapan pemilihan kembali digelar, pasangan Rahmat Effendi dan Ahmad Syaikhu terpilih menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2013-2018.

Hingga, pada pemilihan selanjutnya, Rahmat Effendi terpilih kembali menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dijabat Tri Adhianto Tjahyono periode 2018-2023.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here