Jakarta– Persoalan kependudukan sangat kompleks dan multidimensional, karena berkaitan erat dengan dimensi kependudukan yang menyangkut pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan dengan berbagai dinamika pembangunan seperti kemiskinan, pemenuhan kebutuhan pangan, pembukaan lapangan kerja baru, pengendalian dampak lingkungan, kesenjangan sosial, maupun pembangunan demokrasi.
Perumusan kebijakan kependudukan dan pembangunan yang efektif untuk mengatasi persoalan tersebut di atas harus berdasarkan hasil analisis atas data yang termutakhir, relevan, akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, Laporan Situasi Kependudukan Dunia – State of World Population (SWOP) Report tahun 2018 yang dikembangkan oleh UNFPA berjudul “The Power of Choice: Reproductive Rights and the Demographic Transition” (Kekuatan Pilihan: Hak Reproduksi dan Transisi Demografi) dapat menjadi salah satu referensi untuk mengakui kemajuan, pencapaian dan tantangan masalah terkait kependudukan dan meningkatkan komitmen pemerintah dan stakeholder untuk mengatasi masalah tersebut, khususnya di Indonesia.
“Laporan ini hendaknya menjadi pembelajaran bagi kita, Indonesia, terutama BKKBN bagaimana kita melaksanakan program KB, bahwa memberikan pilihan atau memenuhi hak-hak reproduksi untuk setiap pasangan dan individu adalah sangat penting dan harus kita lakukan, tentu saja kesemuaannya itu harus bersandarkan pada norma hukum dan norma sosial yang berlaku di negara kita ini, sehingga program yang kita jalankan tidak hanya mendapatkan legitimasi dari dunia internasional namun juga berdasarkan mandat dari negara serta legitimasi dari masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan yang kita laksanakan.” tegas Sekretaris Utama BKKBN, H. Nofrijal, S.P., M.A.
Sekretaris Utama BKKBN dalam sambutannya mengutip ‘Regional Development in the Era Demographic Changes: The Case of Indonesia’ oleh Sri Mortiningsih Adioetomo, pemetaan kategori situasi transisi demografi berdasarkan provinsi di Indonesia adalah sebagai berikut:
- Provinsi dengan transisi demografi lanjut (Bonus demografi selesai) Rasio Ketergantungan 40-45% antara lain DKI Jakarta, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali dan Sulawesi Utara.
- Provinsi dengan transisi demografi sedang berjalan, dependency ratios 46-49% antara lain Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Jawa Barat, Bengkulu, Kepulauan Babel, Banten, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, dan Gorontalo
Provinsi pra transisi demografi, provinsi dengan dependency ratios 50-59% antara lain Riau, NTB, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Maluku Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Aceh dan Sulawesi Barat.
- Provinsi yang belum menunjukkan tanda-tanda menuju bonus demografi, yaitu provinsi dengan dependency ratios 60-69% antara lain Sulawesi tengah, Maluku, Sulawesi Tenggara, NTT, Papua Barat, Papua dan Kalimantan Utara.
Berdasarkan data hasil SDKI Tahun 2017, TFR Indonesia mengalami penurunan sebanyak 0,2 poin, dari 2,6 per wanita usia subur pada SDKI Tahun 2012 menjadi 2,4 per wanita usia subur pada SDKI Tahun 2017. Data-data dalam SDKI Tahun 2017 memperlihatkan kemajuan-kemajuan yang dicapai program keluarga berencana (KB) dalam 5 tahun terakhir dan kontribusinya terhadap situasi transisi demografi di Indonesia yang telah dijabarkan di atas.
Sedangkan sebagian besar negara-negara sub-Sahara Afrika dan setengah lusin negara lainnya memiliki tingkat fertilitas total lebih dari empat kelahiran per perempuan. Biasanya negara-negara ini adalah negara miskin dengan akses terbatas terhadap perawatan kesehatan dan pendidikan, dengan diskriminasi gender yang kuat dan membatasi otonomi perempuan. Beberapa negara telah mengalami penurunan fertilitas yang dimulai pada tahun 1960-an, atau dalam beberapa kasus baru terjadi pada tahun 1980-an dan masih berlanjut hingga saat ini. Sebagian besar negara-negara ini berada pada tingkat pendapatan menengah, meskipun beberapa diantaranya lebih miskin dan sejumlah kecil lainnya adalah negara-negara kaya.
Beberapa negara telah memiliki fertilitas rendah untuk waktu yang lama. Mereka terutama adalah negara-negara yang lebih maju di Asia, Eropa dan Amerika Utara. Mereka cenderung memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan yang lebih tinggi dan telah melangkah lebih jauh dalam mewujudkan hak-hak perempuan. Hak reproduksi dasar dan hal lainnya sebagian besar telah terpenuhi.
Peluncuran laporan situasi kependudukan dunia State Of World Population (SWOP) dilaksanakan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada hari rabu 17 Oktober 2018. Peserta yang hadir dalam acara ini berjumlah 200 orang yang terdiri dari para pejabat kementerian dan lembaga, pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Madya BKKBN Pusat, mitra kerja, NGO, Koalisi Kependudukan, dan Ikatan Pengamat Demografi. (nor)
