Kilasindo.com – Untuk memperkuat soliditas partai pendukung menjelang pemilihan umum pada April 2019, calon presiden (capres) nomor urut 01 Prabowo Subianto disarankan agar membuat pertemuan internal yang dihadiri para ketua umum partai politik pendukung koalisi.
“Prabowo sebaiknya lebih aktif mengundang ketua partai pendukung untuk duduk bersama dan bernegosiasi ulang,” kata pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing, Minggu (18/11/2018).
Emrus mengatakan, komunikasi politik di antara partai pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengindikasikan adanya kompromi politik yang tidak selesai. Misalnya, antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani.
Baca juga: Relawan Jokowi Unjuk Prestasi-Kinerja Jokowi Lewat Nyanyian
Sebelumnya, Muzani menyebut bahwa SBY pernah berjanji untuk mengampanyekan Prabowo-Sandi, namun hingga saat ini hal tersebut belum terwujud. SBY kemudian menanggapi hal tersebut lewat akun Twitter resminya, @SbYudhoyono.
SBY meminta Partai Gerindra tak memaksanya untuk mengampanyekan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. SBY mengingatkan, ia pernah dua kali menjadi calon presiden, yakni pada 2004 dan 2009.
Baca juga: Kapolri Tito Mutasi Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto
Dalam dua pilpres yang ia menangi itu, SBY mengaku tidak pernah memaksa ketua umum parpol pendukung untuk mengampanyekan dirinya.
“Masyarakat akan menilai koalisi Prabowo-Sandi belum solid. Bahkan ada indikasi PAN dan PKS juga belum full mendukung. Tidak ada soliditas akan menjadi tidak produktif dalam elektoral,” terang Emrus.
Menurutnya, Prabowo sebagai pemimpin koalisi semestinya membicarakan ulang mengenai pembagian kekuasaan dan keuntungan di antara partai politik pendukung. Jika tidak, koalisi Prabowo-Sandi dikhawatirkan tidak akan mendapat hasil maksimal dalam perolehan suara pemilu.
