Bekasi, Kilasbekasi.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bekasi fokus mengawasi kerawanan pemilihan yang berkaitan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam persiapan Pilkada 2024 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bekasi.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi Akbar Khadafi menyampaikan ditingkatan lokal dalam setiap gelaran Pilkada (Pemilihan) isu netralitas menjadi yang paling rawan. “Memang saat ini kami sedang memetakan secara lokal, itu berkaitan soal netralitas Aparatur Sipil Negara, kemudian netralitas kepala desa, TNI-Polri, itu sebenarnya banyak terjadi pada tahapan Pemilihan,” jelasnya mengutip laman resmi Pemkab Bekasi, Rabu (26/6/2024).
Akbar menjelaskan, mengenai Indeks Kerawanan pemilihan (IKP) serentak Tahun 2024, pihaknya masih menunggu keterangan resmi dari Bawaslu RI. Sementara isu lainnya yang berpotensi muncul di Kabupaten Bekasi ialah soal isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA), serta mengenai money politic (politik uang). “Isu lainnya misalnya kaitan isu SARA, money politik dan lain sebagainya,” tegasnya.
Dari sisi pengawasan pada tahapan Pilkada 2024 yang tengah berjalan, pihaknya sedang mengawasi soal pemutakhiran data pemilih yang berjalan mulai hari ini. Mengenai pemutakhiran data penting sekali, Akbar menandaskan, karena berimbas pada pengadaan logistik, sampai kepada tingkat Partisipasi Pemilih di Kabupaten Bekasi.
“Kalau pemutakhirannya tidak akurat, tidak komprehensif, tidak mutakhir itu berpengaruh ditahapan pengadaan logistiknya, surat suaranya, sampai nanti legitimasi hasil Pemilunya akan kurang, ini juga berkaitan dengan partisipasi pemilih,” tandasnya.
