Bekasi, kilasbekasi.id – Masyarakat Kecamatan Bekasi Selatan yang terdiri dari 5 kelurahan menyampaikan 532 usulan pembangunan dengan total anggaran mencapai Rp 378,9 miliar. Mayortias usulan itu menyangkut pembangunan infrastruktur.
Usulan pembangunan itu disampaikan dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2022 tingkat kecamatan yang dibuka oleh Camat Bekasi Selatan Tajudin di Pendopo Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
Musrenbang itu juga dihadiri anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 1, yakni Yogi, Dariyanto, dan Evi, serta Kapolsek Bekasi Selatan Kompol Imam.
Musrenbang kali ini mengusung tema: Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Perekonomian Melalui Pengembangan Industri Kreatif.
Rapat tersebut membahas perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah secara cepat, tepat, dan akurat.
Dalam situasi pandemi Covid-19 ini, Musrenbang tahun 2022 diadakan dengan membatasi jumlah undangan dan melalui zoom meeting di Kantor Kecamatan Bekasi Selatan untuk undangan umum dari ormas atau tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Camat Bekasi Selatan Tajudin menyampaikan esensi kegiatan Musrenbang, yakni bermusyawarah dari tingkat bawah sebagai perencanaan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi.
“Esensi dari kegiatan hari ini, yakni bermusyawarah dari tingkat bawah, dari masyarakat kita. Untuk membangun sebuah daerah, tentu memiliki karakteristik dan program prioritas yang berbeda. Musrenbang juga sebagai wadah aspirasi masyarakat. Masyarakat harus berperan aktif dan harus bergotong-royong untuk mewujudkan program yang prioritas,” papar Tajudin.
Sementara anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Golkar, Dariyanto mengatakan rencana pembangunan berada pada tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
“Memperkuat struktur perekonomian dan pengembangan ekonomi kreatif yang semakin kokoh dan kompetitif guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian, memiliki pola pikir yang inovatif dan kreatif,” kata Dariyanto.
Dia mengatakan Musrenbang diadakan mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga kecamatan. Hal itu sebagai langkah awal untuk memasuki musyawarah tingkat Kota.
“Sebagai wakil rakyat, Dewan memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan sesuai fungsi legislasi, penganggaran atau budgeting dan pengawasan,” ujarnya. (Rls)
