Jakarta, Kilasbekasi.id – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menerima kunjungan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Pertemuan strategis ini membahas sinkronisasi kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta inovasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan taraf hidup buruh melalui skema kesejahteraan non-upah.
Apresiasi Pusat terhadap Terobosan Jawa Barat
Wamenaker Afriansyah Noor memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah proaktif Gubernur Dedi Mulyadi. Menurutnya, Jawa Barat berhasil menyeimbangkan antara tuntutan upah dan keberlangsungan dunia usaha melalui proses dialog tripartit yang sehat.
”Ini harus kita hargai karena merupakan hasil perundingan bersama Dewan Pengupahan. Kami mendukung penuh kebijakan Pemprov Jabar, terutama program pendidikan gratis SMA/SMK serta fasilitas kredit perumahan bagi pekerja dan guru,” ujar Afriansyah.
Ia menekankan bahwa kesejahteraan pekerja tidak boleh hanya diukur dari angka UMP semata. Dukungan di sektor pendidikan dan papan merupakan “pendapatan tidak langsung” yang sangat signifikan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga buruh.
Rincian UMP Jawa Barat 2026
Sebagai informasi, Pemprov Jawa Barat telah menetapkan kenaikan upah yang cukup signifikan untuk tahun ini demi menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. Besaran UMP Jawa Barat tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp2.317.601, naik 5,7℅ yang berlaku mulai 1 Januari 2026
Strategi Industri: Solusi Menekan Angka Kemiskinan
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa tantangan terbesar di wilayahnya adalah tingginya garis kemiskinan di sektor buruh tani dan nelayan. Baginya, kunci utama untuk mengatasi masalah ini adalah industrialisasi yang merata.
”Tidak ada jalan lain selain mendorong pertumbuhan industri. Kita ingin masyarakat Jawa Barat mendapatkan pekerjaan formal yang layak di daerahnya sendiri, bukan terpaksa menjadi pekerja informal di luar negeri,” tegas Dedi.
Dedi berkomitmen untuk menarik lebih banyak investasi masuk ke kabupaten/kota di Jawa Barat guna menciptakan lapangan kerja baru. Dengan tumbuhnya industri, ia optimis tingkat upah secara alami akan terkerek naik seiring dengan meningkatnya produktivitas daerah.
Komitmen Stabilitas Ekonomi Nasional
Di akhir pertemuan, Kemnaker menegaskan akan terus mengawal stabilitas ketenagakerjaan di tingkat provinsi hingga kabupaten. Kolaborasi antara Pusat dan Daerah seperti yang ditunjukkan oleh Jawa Barat diharapkan menjadi role model bagi provinsi lain dalam menciptakan ekosistem kerja yang harmonis dan kompetitif.
