Bekasi, Kilasbekasi.id – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui solusi hunian yang konkret. Melalui sinergi antar-lembaga, penyediaan rumah susun (rusun) subsidi yang dekat dengan lokasi kerja kini menjadi prioritas untuk menekan beban pengeluaran buruh di Indonesia.
Tekan Biaya Transportasi dan Sewa
Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Indra, mengungkapkan bahwa akses terhadap hunian layak masih menjadi tantangan besar bagi pekerja, terutama di kawasan industri. Saat ini, rata-rata pekerja harus merogoh kocek cukup dalam hanya untuk tempat tinggal.
”Banyak pekerja saat ini harus mengalokasikan hingga sekitar 20 persen dari upahnya hanya untuk biaya sewa atau kontrak hunian,” ujar Indra dalam Dialog Implementasi Rumah Susun Bersubsidi di Lippo Cikarang, Selasa (27/1/2026).
Selain biaya sewa, jarak hunian yang jauh dari pabrik atau kantor turut memicu tingginya biaya transportasi serta menguras waktu tempuh harian. Oleh karena itu, pembangunan hunian vertikal di dalam atau dekat kawasan industri dinilai sebagai solusi paling strategis.
Dukung Program 3 Juta Rumah
Upaya ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto melalui Program 3 Juta Rumah. Program ini menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk para buruh, agar memiliki akses kepemilikan hunian yang stabil dan terjangkau.
Beberapa poin utama dari kebijakan ini meliputi hunian dibangun di area kawasan industri untuk efisiensi waktu dan biaya, harga Terjangkau: Skema apartemen/rumah susun bersubsidi dengan harga yang diproteksi pemerintah, dan fasilitas Pembiayaan: Penggunaan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Skema FLPP dan BP Tapera
Pemerintah tidak hanya membangun fisik bangunan, tetapi juga mempermudah sisi pembiayaan. Melalui FLPP, pekerja dapat menikmati bunga cicilan yang rendah dan tetap (fixed), sehingga tidak membebani rencana keuangan keluarga dalam jangka panjang.
