Kilasindo.com – Seorang presiden mempunyai tugas dan tanggungjawab yang besar dalam mengurus negara. Hal inilah yang membuat Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menilai bahwa menjadi seorang presiden itu tidak enak. Karena banyak hal yang perlu dipikirkan secara serius jika menjadi kepala negara.
“Tidak masalah (jika tidak terpilih), mungkin hidup saya lebih enak kalau tidak jadi presiden. Bayangkan, yang dikasih ke saya masalah-masalah (jika jadi presiden),” kata Prabowo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019).
Sehingga, dalam forum yang dihadiri oleh ratusan apoteker, perawat, hingga dokter itu, Ketua Umun Partai Gerindra tersebut secara gamblang tak ingin meminta dipilih menjadi presiden.
“Prabowo Subianto tidak minta dipilih oleh dokter-dokter, tidak. Kalau berharap di dalam hati ya boleh. Iya kan? Loh, ini saya berharap dalam hati saya. Saya tidak berharap dukungan dari kalian. Tapi demi Allah, kalau saudara tidak memilih saya, saya hormati,” terang Parbowo.
Baca juga: Menelusuri Warisan Sejarah di Candi Gedong Songo
Berharap Menang di Pilpres 2019
Namun, dia tetap berharap dapat menang dalam Pilpres 2019 April mendatang, dengan harapan membangun negara menjadi lebih baik.
“Kenapa saya optimis? Karena masalah yang sangat sederhana. Masalahnya adalah bangsa kita kaya tetapi kekayaannya bocor, as simple as that,” ujarnya.
“Kita negara sangat kaya dengan manajemen yang baik, kita kelola. Kita akan mampu tidak terlalu lama, sekarang revolusi informatika begitu cepat,” imbuhnya.
Prabowo mengatakan, ledakan penduduk yang akan terjadi di 2030, bukanlah masalah biasa. Menurutnya, penambahan jumlah penduduk harus tertangani serius, apalagi menyangkut bidang kesehatan.
“Ini harus kita bicarakan, kita tidak boleh anggap ini masalah biasa (ledakan penduduk),” kata dia.
“Kenapa? Kalau ada pertambahan penduduk, katakanlah sekarang 1,3 persen setiap tahun, atau 1,5 persen. Yang jelas, kalau ada tambahan 3 juta manusia Indonesia baru setiap tahun, ini beban untuk rumah sakit kita. Ini beban untuk komunitas kesehatan kita, ini beban untuk negara,” lanjutnya.
Baca juga: Jokowi-Ma’ruf Amin Didukung Ormas FBR Jakarta Utara
Sehingga, dia menawarkan solusi dengan perbaikan pengelolaan kekayaan negara, yang selama ini dianggapnya digarap oleh pihak asing.
“Inti masalah Indonesia adalah bahwa kekayaan Indonesia tidak tinggal di Indonesia, ini masalahnya. Jadi kalau saudara-saudara mengatakan kurang defisit BPJS, kalau tidak salah 20 T. Kalau saya mengatakan 20 triliun, kalau saya memimpin pemerintahan, saya anggap itu masalah kecil 20 triliun itu,” ujarnya.
Harapan di Dunia Kesehatan
Sementara, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih menyampaikan, tantangan di bidang kesehatan makin tahun kian berat, dengan adanya ledakan penduduk.
Daeng mengatakan, di sisi lain bisa menjadi sumber daya manusia yang baik, namun juga dapat menjadi beban bangsa.
“Ada banyak penduduk di usia produktif. Akan tetapi penduduk di usia produktif ini bisa menjadi sumber daya manusia yang baik, mendorong kemajuan bangsa, atau sebaliknya menjadi beban bangsa,” kata Daeng.
Baca juga: Penerapan Tilang Elektronik di Kota Bekasi Akan Dilakukan Tahun 2020
Di sisi lain, komunitas kesehatan berharap para calon presiden dan wakil presiden, Jokowi-Maruf Amin maupun Prabowo Subianto -Sandiaga Uno, benar-benar memahami permasalahan di lapangan dalam bidang kesehatan.
“Sehingga kalau sampai aspirasinya, harapannya kepada paslon agar memiliki presepsi yang sama dengan kami organisasi profesi,” terang Daeng.
Baginya, kedua calon yang akan bertarung pada Pilpres 2019 itu, sama-sama memiliki ruang yang bagus dalam membahas soal kesehatan.
“Kalau sama-sama memahami dan frekuensinya sama kan enak ke depan, dan sama-sama mau mengajak kita untuk membuat kebijakan. Sama-sama membuka masukan,” imbuhnya.
4 Hal yang Disampaikan Jokowi dan Prabowo Subianto
- Pertama, terkait tenaga kesehatan dan tenaga medis perlu diperhatikan status, kesejahteraan, serta distribusinya ke daerah-daerah.
- Kedua, perbaikan sistem pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- Ketiga, meminta pemerintah memperhatikan kualitas pendidikan tenaga kesehatan dan tenaga medis, agar berdaya saing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan industri 4.0.
- Keempat, permintaaan agar pemerintah memberikan perlindungan hukum pada tenaga kesehatan dan tenaga media di tingkat klinik, puskesmas, maupun rumah sakit.
Dialog dihadiri langsung oleh kedua capres. Jokowi hadir pada sesi satu atau sekira pukul 09.00 WIB, sedangkan Prabowo hadir pada pukul 13.00 WIB.
Sementara, IDI menegaskan posisi organisasi profesi itu netral dalam Pilpres 2019. Organisasi kesehatan lain, seperti PDGI, PPNI, IBI, IAI, IAKMI, serta PERSAGI, juga bersikap sama.
“Organisasi kesehatan itu harus netral, imparsial. Kita tidak boleh memihak kepada siapa pun, yang kami lakukan bukan dalam rangka dukung mendukung,” tegas Ketua IDI Daeng M Faqih.
