Kilasindo-Kementerian Sosial meluncurkan aplikasi e-PKH (Program keluarga harapan). Aplikasi ini dibuat untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan penyaluran bansos berjalan efektif.
Menteri Sosial, Agus Gumiwang menjelaskan, ini merupakan terobosan berbasis digital dan membuktikan PKH siap menyongsong era industri 4.0. Aplikasi dibuat untuk lebih memudahkan proses validasi calon penerima PKH tanpa kerast dan berkas karena paperless. Selain itu dapat mengitung bansos secara otomatis.
“Kita dapat mengitung bansos secara otomatis dan memasukkan hasil verifikasi komitmen KPM secara cepat, pemuktahiran data secara langsung, monitoring pelaksanaan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga secara berkelanjutan,” ujarnya saat membuka Bimbingan Pemantapan Koordinator dan Bimbingan Teknis Aplikasi e-PKH di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta, kemarin.
Agus menilai, aplikasi e-PKH ini menjadi penting sebagai alat dalam pencapaian target kinerja program. Kementerian Sosial juga menargetkan sebanyak 800 ribu KPM akan lulus dari kepesertaan atau biasa disebut Graduasi Sejahtera Mandiri tahun 2019. Sementara tahun 2020 ditargetkan sebanyak satu juta KPM tergraduasi secara mandiri.
Sementara Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat mengatakan bimbingan Pemantapan Koordinator PKH dan Bimbingan Teknis Aplikasi e-PKH bertujuan meningkatkan integritas dan menguatkan komitmen para Koordinator PKH dan Administrator Pangkalan Data dalam pengendalian implementasi PKH di lapangan dan manajemen data PKH.
Dalam acara ini Mensos memberikan penghargaan kepada pemerintah kota dan kabupaten yang paling aktif melakukan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menggunakan e-PKH. Penghargaan diberikan kepada tiga Kabupaten/Kota yaitu Kota Mojokerto, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Banyumas.
Turut hadir dalam acara Staf Khusus Menteri Febri Hendri dan Neil Iskandar, Staf Ahli Menteri Sonny W. Manalu, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Edi Suharto, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Pepen Nazarudin, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Andi Z.A. Zulung, Inspektur Jenderal Dadang Iskandar. Kepala Badiklitpensos Harry Soeratin, perwakilan World Bank, Bank Himpunan Negara (Himbara), dan Asian Development Bank (ADB). (wcp)
