Jakarta, Kilasindo – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung kampanye antisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
“Minta dukungan saudara-saudara untuk kampanye antisipasi (Karhutla) ke depan. Kita akan segera melaporkannya ke Presiden untuk nanti seperti biasanya Presiden akan memimpin rapat khusus mengantisipasi kebakaran hutan,” kata Mahfud MD usai Rapat Koordinasi Gabungan Tingkat Kementerian/Lembaga tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jumat (6/12/2019).
Mahfud mengaku bersyukur bahwa penanganan Karhutla tahun 2019 berjalan dengan baik, apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga punya masalah dengan kebakaran hutan dan lahan. “Indonesia terhitung yang paling aman meskipun kita merasakan di sana sini masih ada, itu tahun 2019,” katanya.
Menurut data BMKG yang disampaikan Prof. Dwikorita, pada tahun 2020 mendatang diprediksi tidak akan terjadi perubahan iklim yang ekstrim. Hal ini akan lebih mudah mengantisipasi Karhutla.
“Berdasarkan evaluasi yang dilakukan tadi, alhamdulillah cukup bagus dan cukup siap dengan beberapa catatan perbaikan ke depan. Ini terutama kalau dibandingkan dengan dulu tahun ’97 yang jutaan hektare kita terbakar. Sekarang ngga, tinggal tadi 950 ribuan hektare. Itu yang terjadi sebagai prestasi yang kita lakukan,” kata Mahfud MD.
Mahfud juga menegaskan agar setiap kementerian/lembaga serta pemerintah daerah aktif melakukan upaya pengendalian Karhutla sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Menurut dia, hal tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 11 tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
“Kita sudah punya banyak pengalaman sejak tahun 2015 dan sudah seharusnya kita menangani lebih baik lagi dan lebih sistematis lagi untuk di masa yang akan datang,” katanya.
Mahfud mengatakan, sejak masa sulit Karhutla tahun 2015, Presiden Joko Widodo telah memberikan perhatian khusus pada penanganan Karhutla. Sehingga sulit Karhutla 2015 merupakan kontrol pembanding yang dipakai dalam penanganan Karhutla di tahun-tahun berikutnya.
“Sejak awal tahun 2019, Presiden telah memberikan arahan langsung kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Polri, serta TNI untuk bersinergi dalam menangani Karhutla,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, pada periode Januari sampai Oktober 2019, tercatat sebanyak 942.770 hektare kebakaran hutan. Jumlah tersebut lebih kecil dibanding tahun 2015 yang mencapai angka 2,61 juta hektare.
“Meskipun luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada kurun waktu sebelum tahun 2015 jauh lebih luas, sehingga mencapai 11-13 juta hektare, itu pada tahun 1997, 1998, dan tahun 2008,” katanya.
Dia mengungkapkan, dalam rapat koordinasi tersebut akan dibahas tentang langkah-langkah penanganan Karhutla kedepan. “Pada rapat koordinasi pengendalian Karhutla hari ini, kita akan melakukan evaluasi penanganan Karhutla dari berbagai kondisi di lapangan serta langkah-langkah ke depan menghadapi tahun 2020,” tuturnya. (SIR)
