Jakarta, Kilasindo – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan menggalakkan peranan Pemda dalam perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan. Menurut Tito, perempuan dan anak-anak adalah kelompok masyarakat paling rentan terhadap kekerasan fisik, verbal, dan kekerasan psikologis.
“Mereka harus dilindungi. Tugas pemerintah, khususnya pemerintah daerah, untuk melindungi kelompok rentan ini agar mereka terbebas dari ancaman kekerasan, baik bersifat domestik maupun dari lingkungannya,” tegas mantan Kapolri ini di Jakarta, Senin (20/1/2020).
Upaya Gubernur, Bupati, Walikota beserta jajarannya dalam perlindungan anak dan perempuan terhadap kekerasan dinilai masih minim. Ini terbukti dari jumlah UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) sebagai lembaga pelaksana hanya 98 UPDT atau 17% dari 548 kabupaten/kota dan provinsi yang ada di seluruh Indonesia.
Artinya, 82% dari total 548 pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi belum memiliki instrumen kelembagaan, anggaran, dan personalia untuk melakukan program pencegahan, penanganan, dan perlindungan anak-anak dan perempuan yang merupakan korban kekerasan.
Data di atas cukup memprihatinkan. Itu sebabnya, Mendagri akan memberi tenggat waktu 3 bulan kedepan agar seluruh Pemda membentuk UPTD Perlindungan Anak dan Perempuan di wilayah masing-masing. UPTD adalah instrumen pokok bersifat kelembagaan yang dilengkapi dengan sistem anggaran, personalia dan sarana prasarana guna menjalankan sebuah program di daerah.
“Tiga bulan cukup. Saya akan keluarkan surat edaran untuk pembentukan UPTD ini. Nanti, saya akan kerahkan juga direktorat yang relevan dan Inspektorat Jenderal di jajaran Kemendagri untuk membina dan mengawasi Pemda agar benar-benar membentuk dan menjamin unit tersebut operasional,” lanjut Mendagri secara detail.
Indikator minimumnya adalah tersedianya sarana, misalnya, “Rumah Aman” bagi korban kekerasan di setiap kabupaten/kota dan provinsi serta adanya berbagai upaya sosialisasi pencegahan.
“Dalam Ratas Kabinet minggu kemarin, Presiden telah menekankan pentingnya program perlindungan ini seiring dengan prioritas visi misi Presiden di dalam pengembangan SDM unggul,” kata Tito.
Kementerian Dalam Negeri yang merupakan pembina dan pengawas jalannya roda penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah merasa berkewajiban mendorong Pemda untuk serius melakukan program ini di daerah masing-masing.
Perlindungan dan pencegahan anak dan perempuan dari tindak kekerasan merupakan hal yang sangat elementer untuk meningkatkan kualitas SDM yang unggul.
“Bukan saja hanya aspek recovery (pemulihan) yang kita tekankan kepada Pemda dalam program ini, namun juga aspek pencegahannya, termasuk iklim sosiologis di masyarakat agar masyarakat semakin ramah terhadap kelompok rentan anak dan perempuan,” ujarnya. (RLS/SIR)
