Jakarta, Kilasbekasi.id – Menjelang batas akhir penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 oleh para gubernur pada 21 November 2026, perhatian pekerja dan pelaku usaha tertuju pada besaran persentase kenaikan upah tahun depan.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebelumnya mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 7,5% hingga 9,5% untuk mengakomodasi kebutuhan hidup pekerja di berbagai daerah.
Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerbitkan panduan penetapan upah minimum yang mengacu pada formula pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, indeks tertentu (alpha) pada rentang 0,5 hingga 1,0, serta pertimbangan estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Sambil menunggu keputusan resmi Surat Keputusan (SK) Gubernur di masing-masing daerah, berikut simulasi besaran UMP 2027 di 38 provinsi berdasarkan basis nominal UMP 2026 dengan tiga skenario kenaikan: 5%, 7,5%, dan 9,5%.
Simulasi UMP 2027 per Provinsi
Berdasarkan simulasi perhitungan dari basis nominal UMP 2026, penerapan tiga skenario kenaikan masing-masing sebesar 5%, 7,5%, dan hingga 9,5% akan menghasilkan penyesuaian nominal yang bervariasi di 38 provinsi di Indonesia.
Sebagai contoh di wilayah dengan upah tertinggi, DKI Jakarta yang sebelumnya memiliki UMP 2026 sebesar Rp5.729.876 diproyeksikan akan naik menjadi Rp6.016.370 pada skenario 5%, meningkat ke angka Rp6.159.617 pada skenario 7,5%, dan menyentuh Rp6.274.214 jika kenaikan ditetapkan sebesar 9,5%.
Sementara itu, wilayah-wilayah di kawasan timur Indonesia seperti Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat juga mencatatkan angka proyeksi upah yang tinggi.
Di Provinsi Papua, misalnya, UMP yang berada di angka Rp4.436.283 akan terkerek menjadi Rp4.658.097 pada skenario 5%, Rp4.769.004 pada skenario 7,5%, serta mencapai Rp4.857.730 pada skenario tertinggi 9,5%.
Provinsi lain di kawasan tersebut seperti Papua Selatan dan Papua Pegunungan bahkan turut mendekati kisaran angka Rp4,93 juta pada simulasi kenaikan maksimal.
Di sisi lain, provinsi dengan basis UMP terendah secara nasional masih dipegang oleh sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Di Jawa Barat, dengan UMP awal Rp2.317.601, simulasi kenaikan 5% membawanya ke angka Rp2.433.481, skenario 7,5% menjadi Rp2.491.421, dan skenario 9,5% menghasilkan angka Rp2.537.773.
Kondisi serupa terjadi di Jawa Tengah, di mana UMP 2026 sebesar Rp2.327.386 akan menjadi Rp2.443.755 pada kenaikan 5%, Rp2.501.940 pada kenaikan 7,5%, dan Rp2.548.488 pada kenaikan 9,5%.
Kendati demikian, upah riil bagi para pekerja di kawasan industri di kedua provinsi tersebut umumnya akan mengacu pada Upah Minimum Kabupaten/Kota yang lazimnya berada di atas angka minimum provinsi.
Jadwal Resmi Penetapan Upah 2027
Sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah, penetapan upah minimum tahun 2027 dilakukan secara bertahap sebelum diberlakukan efektif mulai 1 Januari 2027.
• 21 November 2026: Batas akhir penetapan dan pengumuman UMP 2027 oleh gubernur.
• 25 November 2026: Batas akhir pengumuman Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027.
• 26 November 2026: Batas akhir pengumuman Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027.
Besaran resmi di setiap daerah dapat berbeda-beda karena Dewan Pengupahan Daerah masing-masing provinsi akan menghitung rekomendasi berdasarkan data inflasi, pertumbuhan ekonomi daerah, serta nilai indeks (\alpha) yang disepakati bersama unsur pengusaha dan serikat pekerja.



