Jakarta, Kilasbekasi.id – Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Keputusan bersejarah tersebut ditandai dengan penyerahan surat pengunduran diri secara langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung MPR, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa Gibran mendatangi jajaran pimpinan MPR untuk menyerahkan surat tersebut dan meminta agar proses administratifnya segera ditindaklanjuti. Surat pengunduran diri yang sama juga telah disampaikan terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto.
”Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara, serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri,” demikian petikan isi surat pengunduran diri Gibran yang dibacakan oleh Ahmad Muzani.
Langkah mundur Gibran diambil di tengah bergulirnya dinamika politik dan hukum terkait keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan setingkat SMA miliknya. Polemik ini bermula dari pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan berlanjut ketika Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan yang menyatakan suket penyetaraan pendidikan luar negeri tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Situasi semakin memanas setelah sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memulai proses pemakzulan. Namun, menyusul penyerahan surat pengunduran diri Gibran ke MPR, rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan untuk membacakan usulan HMP tersebut akhirnya dibatalkan.
Tanggapan Presiden Prabowo Subianto
Presiden Prabowo Subianto menyatakan menerima dengan berat hati serta menghormati keputusan yang diambil oleh pendampingnya tersebut. Prabowo menilai langkah Gibran merupakan wujud sikap ksatria, negarawan, dan penuh tanggung jawab demi menjaga stabilitas negara.
Dalam keterangannya, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi Gibran selama dua tahun masa pemerintahan. Prabowo mencatat bahwa Gibran telah membantu menjalankan roda pemerintahan dengan turun langsung meninjau 303 titik proyek pemerintah di 35 provinsi dan 149 kabupaten/kota.
Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden tidak memerlukan persetujuan MPR, sehingga jabatan tersebut dinyatakan resmi kosong sejak surat pengunduran diri disampaikan.
Untuk mengisi kekosongan kursi Wakil Presiden periode 2024–2029, MPR menjadwalkan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi MPR dan DPD pada Jumat (13/11/2026). Sesuai ketentuan konstitusi:
Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu maksimal 14 hari setelah menerima surat resmi dari MPR untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden pengganti.
MPR memiliki tenggat waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang paripurna guna memilih salah satu dari dua calon yang diusulkan Presiden.
