Bekasi, Kilasbekasi.id – Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum mulai melakukan penertiban bangunan liar dan normalisasi Saluran Sekunder (SS) Balong Tua sebagai upaya mengembalikan fungsi saluran irigasi yang menyuplai air bagi sekitar 1.500 hektare lahan pertanian di wilayah utara Kabupaten Bekasi.
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul terjadinya penyempitan badan sungai akibat bangunan liar serta sedimentasi yang menghambat aliran air. Kondisi itu dinilai berpotensi mengganggu pasokan irigasi, terutama saat musim kemarau.
“Normalisasi ini dilakukan untuk memperlancar aliran air sekaligus mengantisipasi kekeringan lahan pertanian. Karena itu saya menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait agar berkolaborasi mendukung pelaksanaannya,” ujar Asep, Senin (29/6/2026).
Ia menjelaskan, Dinas Sosial ditugaskan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terdampak. Satpol PP bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan melaksanakan penertiban bangunan liar, sedangkan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDA-BMBK) menyiapkan alat berat excavator. Sementara Dinas Pertanian akan menyalurkan bantuan bibit setelah proses normalisasi selesai.
Menurut Asep Surya Atmaja, SS Balong Tua merupakan saluran irigasi yang berada di bawah kewenangan BBWS Citarum. Pintu air utama berada di BSH-34, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, dengan sumber air berasal dari Bendung Sungai Hulu BSH-0.
Saluran sepanjang 9,7 kilometer tersebut melintasi Kecamatan Sukatani, Tambelang, dan Sukawangi. Dari total panjang itu, 7,6 kilometer akan dinormalisasi oleh BBWS Citarum.
Aliran irigasi tersebut mengairi lahan persawahan di Desa Sukawijaya, Sukabakti, hingga Desa Sukabudi yang masuk dalam kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sehingga keberadaannya dinilai strategis untuk menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Bekasi.
Asep Surya Atmaja berharap masyarakat yang mendirikan bangunan di sepanjang bantaran saluran dapat membongkar bangunannya secara mandiri agar proses penertiban berjalan lancar.
“Melalui normalisasi ini kebutuhan air bagi 1.500 hektare sawah dapat terpenuhi, terutama di tengah musim kemarau. Kami mengimbau masyarakat untuk mendukung penertiban demi kepentingan bersama,” katanya.
Ia juga meminta para camat di wilayah Sukatani, Tambelang, dan Sukawangi terus melakukan sosialisasi kepada warga agar pelaksanaan penertiban berlangsung kondusif.
Menurutnya, kegiatan normalisasi sepanjang 7,6 kilometer merupakan tindak lanjut atas usulan para petani yang menginginkan peningkatan layanan irigasi. Pemkab Bekasi bersama BBWS Citarum, Perum Jasa Tirta (PJT) II, serta perangkat daerah terkait akan terus bersinergi agar program tersebut berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi sektor pertanian di Kabupaten Bekasi.
