Bekasi, Kilasbekasi.id – Pemerintah Kabupaten Bekasi mengambil langkah cepat dalam menangani bencana hidrometeorologi yang melanda wilayahnya. Fokus utama saat ini adalah percepatan perbaikan sejumlah tanggul jebol dan penguatan tanggul kritis guna meminimalisir dampak banjir yang meluas.
Hal tersebut ditegaskan oleh Plt Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, dalam Rapat Koordinasi Penanganan Tanggul bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, BNPB, dan BBWS di Gedung Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, Rabu (04/02/2026).
Penyebab Utama Kerusakan Tanggul
Menurut dr. Asep, tekanan terhadap sistem sungai di Bekasi meningkat drastis akibat tiga faktor utama: tingginya curah hujan lokal, kiriman debit air yang besar dari wilayah hulu, serta perubahan tata guna lahan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS).
”Kiriman air dari hulu sangat besar, sementara di hilir, khususnya wilayah Muaragembong, kapasitas sungai tidak lagi optimal sehingga mengakibatkan tanggul jebol,” jelas Asep.
Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk mensinkronkan penanganan darurat dengan rencana pembangunan permanen. “Saya minta kita fokus pada percepatan, menetapkan titik rawan sebagai prioritas, dan pastikan pembagian kewenangan antara daerah dan pusat berjalan jelas,” tambahnya.
Data Dampak Banjir Bekasi
Berdasarkan data BPBD Kabupaten Bekasi per 3 Februari 2026, tercatat dampak signifikan pada warga dan sektor pangan. Ada 23.687 kepala keluarga dari 9 kecamatan dan 28 desa terdampak dengan 112 titik kejadian banjir dan tanah longsor, dan 6.487 hektare lahan pertanian gagal panen .
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, Muchlis, menyebutkan bahwa wilayah hilir seperti Muaragembong, Babelan, dan Tarumajaya menjadi perhatian khusus. Selain menerima kiriman air dari Sungai Citarum, Cipamingkis, dan Cibeet, aliran air ke laut terhambat oleh fenomena pasang air laut.
Dukungan BNPB untuk Solusi Jangka Panjang
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Dr. Raditya Jati, menyatakan bahwa Bekasi masuk dalam kategori risiko banjir sangat tinggi secara nasional. Ia menekankan bahwa pemasangan geobag atau penanganan darurat saja tidak cukup.
”Upaya darurat penting untuk melindungi warga saat ini, namun bukan solusi jangka panjang. Perlu ada penguatan tanggul permanen, normalisasi sungai, serta penataan ruang yang lebih ketat,” tegas Raditya.
Saat ini, Pemkab Bekasi terus memantau kondisi lapangan. Meski sebagian pengungsi telah kembali ke rumah seiring menurunnya debit air di beberapa kecamatan, kewaspadaan tetap ditingkatkan mengingat kondisi sebagian besar tanggul di Bekasi masih berupa tanah tanpa penguatan beton.
